Umroh Dulu Bayar Belakangan | Solusi Mudah Ke Baitullah

Kami melayani pembiayaan Umroh dengan bekerjasama dengan lembaga pembiayaan syariah AMITRA yang sesuai dengan dengan syariah Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.

Keunggulan produk kami adalah:

  1. Pergi Umroh Dulu Baru diangsur setelahnya
  2. Tanpa Bunga
  3. Tanpa Jaminan
  4. Tanpa Denda
  • Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
    Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
    Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh
    Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
    Fatwa DSN No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah
    Fatwa DSN No. 79/DSN-MUI/III/2001 tentang Qardh Menggunakan Dana Nasabah
  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)Majelis Ulama Indonesia

 

  • Dasar Hukum

    • Fatwa DSN-MUI No. 4/2000
      Fatwa Pembiayaan Murabahah:
      Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
      Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya
    • Fatwa DSN-MUI No. 44/2005
      Fatwa Pembiayaan Ijarah Multijasa
      1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
      2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
      3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
      4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
      5. Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
    • Fatwa DSN-MUI No. 23/2002
      Fatwa Potongan Pelunasan Dalam Murabahah:

      Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
    • Fatwa DSN-MUI No. 17/2000
      Fatwa Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran:
      Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
      Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial
    • Fatwa DSN-MUI No. 16/2000
      Fatwa Diskon Dalam Murabahah:
      Jika dalam jual beli Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
    • Fatwa DSN-MUI No. 13/2000
      Fatwa Yang Muka Dalam Murabahah:
      Dalam akad pembiayaan Murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
    • Fatwa DSN-MUI No. 43/2004
      Fatwa Ganti Rugi (Ta’widh):
      Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) Karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dhai’ah)
      Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
    • Fatwa DSN-MUI No. 46/2005
      Fatwa Potongan Tagihan Murabahah:
      Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bokeh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) Murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
    • Fatwa DSN-MUI No. 47/2000
      Fatwa Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar:
      Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (settlement) Murabahah bagi nasabah yang tidal bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati
    • Fatwa DSN-MUI No. 48/2005
      Fatwa Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah:
      Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati
      Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
    • Fatwa DSN-MUI No. 49/2005
      Fatwa Konversi Akad Murabahah:
      Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan:
      A. Akad Murabahah dihentikan
      B. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru

Dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan adalah :

  1. KTP Pemohon Suami Istri (bagi yang sudah menikah)
  2. KTP Pemohon dan Keluarga (bagi yang belum menikah)
  3. Kartu Keluarga Pemohon
  4. Bayar Angsuran Pertama

Berikut Simulasi Pembiayaan

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required

× Hubungi Kami